KPU Jatim Juga Bingung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Sumber : Admin
29 April 2010

Kasus Kelebihan Logistik Pilbup Gresik

Jawa posKelebihan pencetakan su­rat suara dan kartu pemilih untuk pe­milihan bupati Gresik 2010 bukan hanya membingungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik. KPU Jawa Timur yang mendapat laporan masalah itu juga bingung. Lembaga itu tidak menemukan dasar hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

KPU Jatim berencana membawa ma­salah tersebut ke KPU Pusat dan Dep­dagri. Sebelumnya, KPU Jatim ingin mendapat penjelasan rinci dari KPU Gresik. “Saya belum bisa berkomentar ba­nyak. Hanya, saya bingung mengapa bi­sa lebih sampai seperti itu,” kata Ketua KPU Jatim Andri Dewanto saat meng­hadiri acara sosialisasi yang digelar KPU Gresik di gedung Putri Mijil ke­marin (28/4).

Andri menjelaskan, jika mengacu pada UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, se­harusnya penetapan pengadaan lo­gis­tik pilbup berdasarkan jumlah daftar pe­milih tetap (DPT) pilbup plus tam­bahan 2,5 persen dari DPT sebagai ca­dangan logistik. KPU tidak bisa meng­gu­nakan DPT lama (baik itu DPT Pil­pres maupun Pemilu 2009).

Karena itu, KPU Jatim tidak habis me­ngerti mengapa KPU Gresik me­ne­tapkan pengadaan logistik dengan dasar DPT Pilpres 2009. “Makanya, itu harus di­pelajari dulu,” katanya.

Andri menambahkan, secara sub­s­tan­sial kelebihan logistik itu sangat rawan. Pa­salnya, di dalamnya sudah terdapat un­sur pemborosan anggaran negara. “Prinsip dasar penggunaan anggaran ne­gara adalah terukur dan rasional,” ka­tanya.

Seperti diberitakan kemarin, persiapan KPU menjelang pilbup Gresik diwarnai ka­sus kelebihan logistik yang meliputi su­rat suara dan kartu pemilih. Untuk su­rat suara, jumlahnya kelebihan 98.138 lem­bar. KPU Gresik beralasan bahwa ke­lebihan itu karena mereka meng­gu­na­kan data DPT Pilpres 2009 ditambah 2 per­sen cadangan, plus tambahan 10 per­sen.

Itu masih ditambah lagi dengan ca­dangan jika ada surat suara rusak 7.400 lembar. Selain itu, pembuatan kartu tanda pemilih ternyata membengkak luar biasa. Diketahui, ada kelebihan kar­tu suara 133.577 lembar.

Sementara itu, KPU Gresik tetap ber­sikukuh bahwa dasar penetapan penga­d­a­an logistik pilbup bisa di­per­tang­gungjawabkan. Mereka beranggapan, ma­salah itu sebatas perbedaan inter­pretasi (cara pandang). “Jadi, kami me­ma­kai dasar yang kuat sehingga kami meng­gunakan rumus itu. Makanya, k­a­mi siap mempertanggungjawabkannya,” kata anggota KPU Gresik M. Faizin.

Di bagian lain, kasus kelebihan logistik pilbup mulai direspons para tim sukses. Ke­marin sebagian tim pemenangan mu­lai menyusun langkah lanjutan.

PDIP, misalnya, sudah berancang-an­cang nglurug KPU. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan. “Untuk sementara, kami tunda dulu. Sebab, ada beberapa hal yang harus kami pelajari,” kata Sekretaris DPD PDIP Gresik Hepni.

Demikian juga tim sukses calon lain. Me­re­­ka tengah menelaah permasalahan itu. “Ka­­mi segera mengirimkan tim un­tuk me­minta klarifikasi ke KPU. In­tinya, kami min­­ta tim sukses dilibatkan dalam pen­ye­le­sai­an sisa logistik itu,” kata ke­tua tim Sam­bari-Qosim, Ahmad Nurhamim. (ris/c2/ruk)

Kata Kunci: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Email This Post Email This Post